Indonesia memang tak pernah kehabisan drama politik. Baru saja publik ribut soal OTT bupati di Konawe Timur, kini giliran Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer—yang akrab disapa Noel—yang terseret operasi senyap KPK. Ironisnya, Noel dikenal luas sebagai aktivis keras, vokal, dan tidak jarang bikin panas telinga para pejabat lain. Tapi malam itu, tegasnya suara di podium seakan tak berguna ketika KPK datang membawa surat tugas.
Inilah paradoks yang paling menarik dari kasus Noel: orang yang selama ini dikenal “berisik melawan arus,” justru tergelincir di kubangan yang sama dengan pejabat yang dulu sering ia kritik. Tegas di panggung, tapi rapuh di meja transaksi.
---
Dari Aktivis ke Pejabat: Perjalanan yang Penuh Ujian
Bagi sebagian orang, perjalanan Noel adalah kisah yang menginspirasi: seorang aktivis jalanan yang akhirnya diberi kursi di pemerintahan. Ia dikenal vokal, bahkan. Figur semacam ini biasanya dianggap segar, berbeda dari pejabat lain yang kaku.
Namun, kursi kekuasaan selalu punya daya magis. Aktivis yang dulu teriak soal moralitas dan keadilan tiba-tiba dihadapkan pada dunia baru: meja rapat, tanda tangan, akses proyek, hingga bisikan manis para pengusaha. Di titik ini, banyak idealisme diuji. Ada yang bertahan, tapi lebih banyak yang tumbang. Apakah Noel salah satu yang tumbang? OTT ini seolah memberi jawaban getir.
---
Ketegasan di Panggung, Kelemahan di Balik Layar
Mari kita jujur: Noel dikenal tegas, bahkan sering lebih keras daripada protokol resmi kementerian. Ia adalah pejabat yang kalau bicara, nada suaranya bisa membuat wartawan sibuk mengetik kutipan tebal. Tegas, lugas, kadang cenderung provokatif.
Tapi KPK justru menemukan sesuatu yang paradoks: di balik ketegasan itu, ada dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Publik tentu tercengang—bagaimana mungkin seorang wamen yang begitu lantang soal integritas, terseret perkara klasik seperti pungli sertifikasi?
Di sinilah letak paradoksnya: semakin keras seseorang berteriak soal moralitas, semakin dalam publik akan menggali ketika ia jatuh.
---
Kementerian Ketenagakerjaan: Lahan Basah yang Licin
Kasus Noel juga menyingkap satu hal penting: urusan sertifikasi K3 bukan sekadar kertas tanda lulus pelatihan, tapi ternyata bisa jadi ladang emas. Perusahaan-perusahaan yang ingin operasionalnya mulus, wajib mengantongi sertifikat ini. Dan di situlah godaan hadir.
Harusnya, sertifikasi K3 dibuat untuk melindungi buruh, memastikan mereka bekerja aman, tidak mudah celaka. Tapi apa jadinya kalau mekanisme ini justru diperas? Paradoks berikutnya muncul: nyawa buruh jadi komoditas transaksi.
Bayangkan, keselamatan pekerja yang seharusnya suci, malah jadi bahan tawar-menawar. Sementara di sisi lain, pejabatnya sibuk menambah koleksi motor Ducati dan mobil mewah. Seakan-akan slogan “keselamatan kerja” berubah jadi “keselamatan rekening.”
---
Dari Konawe ke Kemenaker
OTT ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks lebih besar. Sebelumnya, KPK sudah menciduk Bupati Konawe Timur. Kini giliran seorang wakil menteri. Tahun ini saja sudah ada lima OTT. Pertanyaannya, apakah ini tanda bahwa KPK mulai bangkit, atau justru hanya pertunjukan rutin tahunan?
Paradoks lain muncul di sini: KPK dulu digadang-gadang sebagai singa pemberantasan korupsi, kini lebih sering dianggap kucing gemuk yang sesekali mencakar. OTT terhadap Noel bisa dianggap momentum: apakah ini cakar yang benar-benar kuat, atau hanya goresan kecil untuk menutupi reputasi.
---
Aktivis yang Tersandung Sistem
Publik juga bertanya-tanya: bagaimana mungkin seorang yang berasal dari dunia aktivisme bisa tergelincir seperti ini? Bukankah aktivis justru punya imun moral lebih kuat?
Di sinilah realitas pahit berbicara. Kekuasaan seringkali bukan menguji siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling tahan godaan. Aktivis yang dulu menolak amplop, kini berhadapan dengan miliaran rupiah, mobil mewah, dan segala fasilitas yang tak mungkin ditemui di masa demonstrasi.
Paradoksnya jelas: orang yang dulu meneriakkan “lawannya korupsi,” kini terjebak dalam definisi yang sama.
---
Istana dan Publik: Menunggu Drama Berikutnya
Istana sudah memberi sinyal: kalau Noel terbukti, ia akan segera diganti. Respons yang cepat, tapi sekaligus menimbulkan pertanyaan: apakah pejabat bisa semudah itu diganti tanpa evaluasi sistem? Seolah-olah kalau ada yang jatuh, cukup tarik pion dan ganti dengan pion baru, sementara papan catur tetap sama.
Publik pun mulai bosan dengan pola ini. Tiap ada OTT, headline besar muncul, media heboh, politisi sibuk berkomentar. Tapi setelah itu? Tak banyak berubah. Pejabat baru datang, sistem lama tetap berjalan, godaan tetap sama, dan pada akhirnya OTT berikutnya tinggal menunggu giliran.
Paradoks terbesar ada di sini: OTT dirayakan sebagai kemenangan hukum, padahal ia juga bukti kekalahan sistem.
---
Mesin Pencuci yang Kotor
Kasus Noel memberi cermin besar pada kita. Betapa citra tegas dan keras di depan publik tidak menjamin kebersihan di belakang layar. Betapa seorang aktivis bisa berubah ketika masuk ke dalam mesin birokrasi. Betapa sertifikasi yang mestinya menjaga nyawa, malah dijadikan komoditas transaksi.
Publik lalu bertanya: apakah kursi kekuasaan itu seperti mesin pencuci? Semua orang yang masuk pasti keluar dengan noda yang sama. Atau jangan-jangan, kursi itu bukan mesin pencuci, tapi justru mesin pengotor—yang memaksa siapapun yang duduk di atasnya ikut bermain kotor?
Pada akhirnya, paradoks Noel bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang kita semua yang hidup di negeri di mana idealisme sering tumbang di hadapan amplop, dan di mana suara tegas di podium bisa berganti menjadi bisik-bisik transaksi di ruang gelap.
Dan sekali lagi, sejarah politik kita membuktikan: semakin keras seseorang berteriak tentang integritas, semakin besar risiko ia dipeluk erat oleh paradoks.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar