Opini : Isnul Ar Ridha (dilarang copas)
Di saat masyarakat Palopo mengantre LPG 3 kilogram sejak pagi hingga malam, ada ironi yang sedang dipertontonkan di hadapan publik.
Di satu sisi, rakyat kecil sibuk mencari tabung gas agar dapur tetap menyala. Di sisi lain, elite daerah sibuk memperkuat posisi dan pengaruhnya dalam berbagai organisasi.
Di antara ironi itu, berdiri satu nama yang sulit diabaikan: Trisal Tahir.
Hari ini ia menjabat sebagai Ketua KADIN Kota Palopo. Sebuah posisi yang secara formal mewakili dunia usaha. Sebuah jabatan yang menempatkannya sebagai salah satu figur penting dalam percakapan ekonomi daerah.
Namun publik tentu memiliki ingatan.
Publik belum lupa bahwa Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Trisal Tahir dari Pilkada Palopo karena persoalan dokumen ijazah yang digunakan dalam pencalonannya. Putusan tersebut bukan sekadar catatan kaki dalam sejarah politik Palopo. Ia merupakan salah satu peristiwa politik paling memalukan yang pernah terjadi dalam demokrasi lokal.
Seorang calon yang telah memperoleh dukungan rakyat harus kehilangan statusnya karena syarat paling mendasar sebagai calon kepala daerah tidak dapat dipenuhi secara meyakinkan di hadapan hukum.
Pertanyaan yang muncul kemudian sederhana.
Jika dokumen yang menjadi dasar pencalonan saja bermasalah, bagaimana publik dapat begitu mudah diminta untuk kembali mempercayakan representasi kepentingan ekonomi daerah kepada figur yang sama?
Ini soal moralitas publik.
Dalam negara demokrasi, hukum memang menentukan apakah seseorang dapat menjabat atau tidak. Namun moralitas menentukan apakah seseorang layak dipercaya atau tidak.
Sayangnya, bangsa ini terlalu sering mencampuradukkan keduanya.
Kita terbiasa menganggap seseorang bersih hanya karena belum dipenjara.
Kita terbiasa menganggap seseorang layak memimpin hanya karena tidak ada larangan hukum yang menghalanginya.
Padahal standar moral seharusnya lebih tinggi daripada standar hukum.
Seseorang bisa lolos dari persoalan hukum tetapi tetap kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat.
Dan legitimasi moral itulah yang menjadi persoalan utama.
Karena kepemimpinan sejati dibangun di atas kepercayaan.
Kepercayaan itulah yang saat ini sedang diuji oleh kelangkaan LPG 3 kilogram.
Mungkin ada yang berargumen bahwa LPG bukan urusan KADIN.
Benar.
Mungkin ada yang mengatakan distribusi gas merupakan urusan Pertamina dan pemerintah.
Itu juga benar.
Tetapi persoalannya bukan berada di sana.
Persoalannya adalah mengapa organisasi yang mengklaim mewakili dunia usaha terlihat begitu sunyi ketika ekonomi rakyat kecil sedang terganggu.
Bukankah pedagang gorengan bagian dari dunia usaha?
Bukankah pemilik warung makan bagian dari dunia usaha?
Bukankah UMKM yang setiap hari bergantung pada LPG juga bagian dari dunia usaha?
Jika jawabannya ya, maka kelangkaan LPG seharusnya menjadi isu yang membuat KADIN berdiri paling depan.
Namun yang terlihat justru sebaliknya.
Masyarakat mengantre.
Pedagang mengeluh.
Harga melonjak.
Tetapi suara organisasi pengusaha nyaris tak terdengar.
Di sinilah kritik terhadap Trisal Tahir menemukan relevansinya.
Sebab jabatan Ketua KADIN bukan sekadar posisi kehormatan.
Jabatan itu seharusnya menghadirkan tanggung jawab moral.
Apalagi ketika jabatan tersebut dipegang oleh figur yang sebelumnya telah mengalami krisis kepercayaan akibat putusan Mahkamah Konstitusi.
Dalam kondisi demikian, publik berhak berharap lebih.
Publik berhak menuntut lebih.
Publik berhak meminta pembuktian yang lebih besar daripada sekadar pidato dan seremoni.
Sebab sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya reputasi Trisal Tahir.
Yang sedang dipertaruhkan adalah wajah moralitas publik Palopo.
Apakah kita akan menjadi masyarakat yang menganggap semua persoalan integritas sebagai hal biasa?
Apakah kita akan menjadi masyarakat yang cepat lupa terhadap pelajaran penting yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi?
Ataukah kita akan tetap memegang keyakinan bahwa integritas harus menjadi syarat utama bagi siapa pun yang ingin berbicara atas nama kepentingan publik?
Kelangkaan LPG mungkin akan berlalu.
Pasokan akan kembali normal.
Antrian akan bubar.
Namun persoalan yang lebih besar akan tetap tinggal.
Yaitu persoalan tentang standar kepemimpinan yang kita pilih untuk mewakili kepentingan masyarakat.
Karena sesungguhnya krisis terbesar Palopo hari ini bukanlah kelangkaan gas.
Krisis terbesar kita adalah kelangkaan keteladanan.
Gas yang hilang masih bisa didatangkan kembali melalui distribusi.
Tetapi kepercayaan yang hilang akibat krisis integritas membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipulihkan.
Dan selama persoalan itu belum dijawab secara jujur, bayang-bayang putusan Mahkamah Konstitusi akan terus mengikuti setiap jabatan publik yang disandang Trisal Tahir, termasuk ketika ia berdiri sebagai Ketua KADIN Kota Palopo.
Sebab masyarakat boleh memaafkan.
Masyarakat mungkin juga bisa melupakan.
Tetapi sejarah selalu mencatat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar