Mari kita urai. Katanya, pemerintah harusnya buka ruang pelaporan. Biar rakyat tahu pemerintah ada untuk mereka, toh kalau sudah ada, silahkan tunjukan, ruangnya di mana? Apakah seperti “ruang tunggu rumah sakit” yang kursinya penuh tapi dokternya tak kunjung datang? Atau seperti ruang tamu pejabat, yang pintunya rapat rapat tapi rakyat hanya boleh lihat dari jendela?
Lalu ada istilah “aktivis cuan”. Aduh, ini kosa kata baru rupanya. Jadi sekarang kalau ada orang teriak memperjuangkan nasib buruh, langsung dicap aktivis cuan. Padahal yang cuannya jelas siapa: kontraktor proyek, penguasa lahan, dan kadang, ya… pejabat juga. Jangan-jangan istilah “aktivis cuan” ini sekadar cermin yang dipasang terbalik—yang tampak justru wajah sendiri.
Soal Wali Kota masih seumur jagung memimpin, baiklah. Tapi mari jujur, jagung muda itu tetap harus direbus kalau mau dimakan. Jangan tunggu jadi keras dulu baru bergerak. Kalau dari awal sudah bilang, “Eh, saya masih baru, jangan kritik dulu,” berarti rakyat juga boleh jawab: “Eh, kami juga masih baru memilih, jangan tagih dukungan dulu.”
Dan ini yang paling kocak: katanya lawan politik tidak menyebut nama perusahaan atau jumlah korban. Tapi pemerintah sendiri, yang punya aparat, anggaran, dan stempel resmi, juga tak kunjung menyebut jelas siapa yang salah. Jadi siapa sebenarnya yang main drama? Penonton di Palopo sudah bosan sinetron—mereka butuh kabar nyata: perusahaan mana yang nakal, sanksinya apa, dan bagaimana buruh dilindungi.
Pada akhirnya, rakyat Palopo cuma minta sederhana: jangan ganti solusi dengan slogan, jangan ganti data dengan drama, jangan ganti kerja dengan kata-kata. Kalau ada “gorengan politik”, tugas pemerintah bukan ikut jualan, tapi hadir sebagai penjual nasi kotak: lengkap, bergizi, dan bikin kenyang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar